Konflik pertanahan di Deli Serdang Sumut atas Kegiatan Proyek Deli Megapolitan Citraland dengan PTPN 2, NDP

DELI SERDANG SUMATRA UTARA -  
Konflik pertanahan di Deli Serdang Sumut atas Kegiatan Proyek Deli Megapolitan Citraland dengan PTPN 2, NDP secepatnta akan dikkonsolidasikan dengan instansi terkait dengan warga Melayu dan Suku Serumpun  dalam upaya memulihkan hak hak (reclaiming action) Anak Melayu dan Suku Serumpun untuk memulihkan harkat martabat Anak Melayu dan Hak Ulayatnya, terkhusus di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian dikatakan Tokoh Melayu sumut yang juga selaku pemegang mandat penjaga, pengaman Asset dari Kesultanan Deli H. Tengku Daniel Mozard, Tengku Alkadri (Turunan Soeloeng loet) selaku Panglima Laskar Melayu Sumut, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Terkait Proyek Jalan Tol Semarang-Batang, Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

Disampaikannya bahwa,  
bahwa selaku pemegang Mandat untuk menjaga, Mengamankan Asset Kesultanan sangat Keberatan dan sekaligus perihatin atas pola Investasi yang sedikitpun tidak Menghormati Kesultanan, Masyarakat Melayu dan Suku Serumpun.

Kegiatan Investasi tersebut mengabaikan Konteks Hukum Agraria, UU tentang Perbendaharaan Negara, PP tentang Pengolahan Barang Milik Negara serta PP 40 Tahun 1996 tentang HGU.
Prihatin karena Anak Melayu dan suku serumpun terintimidasi secara fisik dan adminitrasi jeritan hari hari terdengar.

Baca juga: Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

Apakah dasar penggusuran contohnya di sampali ?, Klaim HGU 152?. Mari kita telaah, HGU asal muasal dari Nasionalisasi Hak Opstal, Hak Erpacht yaitu dari konsensi VDM dengan Kesultanan. UU no 5 tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria serta Permeneg Agraria no 5 tahun 1999 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Menetapkan dengan  berdiri NKRI maka takkan Menghapeskan Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Artinya konsensi Kesultanan tetap diakui secara Hukum, berakhirnya HGU menurut UU perbendaharaan Negara PP tentang pengelolaan Barang Milik Negara, PP 40 tahun 1996 tentang HGU yang Berinduk UU no 5 tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria. Maka berakhirnya HGU seharusnya di serahkan pada Negara dan di terbitkan Sertifikat Tanah milik Negara yakni Sertifikat Hak Pengelolaan dan atas dasar itulah diterbitkan Sertifikat HGB, Jadi HGB di atas tanah milik Negara yakni HGB di atas Sertifikat Hak pengelolaan. 

Baca juga: Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

Faktanya bahwa sertifikat HGB di area Konsensi, Eks HGU di beberapa tempat di Deli Serdang tidak disertakan Tanah Milik Negara atau Konsensi. Jadi adanya pengabaian Hukum pada Kesultanan dan Negara serta di lapangan (Rakyat yang Mengusahai), sungguh sangat tidak etis, tidak beradab dan mengabaikan Hak hak pihak Kesultanan dan Rakyat.

Apalagi menggunakan sertifikat HGU cacat/aspal jelas mengarah ke perbuatan melawan Hukum pasal 263-270 KUH Pidana.

Baca juga: Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

Menggunakan seolah olah Akta Otentik padahal Cacat/Aspal.
Selaku pengamanan Asset kesultanan maka akan mengadakan konsolidasi dengan Anak Melayu dan Suku Serumpun untuk mempertahankan Hak hak Anak Melayu dan Suku Serumpun untuk memperjuangkan Hak hak sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku " katanya",

Selanjutnya, saya Tengku Alkadri (Turunan Soeloeng loet) selaku Panglima Laskar Melayu Sumut akan berupaya mengkonsolidasikannya dengan instansi terkait dengan warga Melayu dan Suku Serumpun  dalam upaya memulihkan hak hak (reclaiming action) Anak Melayu dan Suku Serumpun Secepatnya di 2024 ini untuk memulihkan harkat martabat Anak Melayu dan Hak Ulayatnya, terkhusus di Wilayah Kabupaten Deli Serdang ujarnya". (Rizky Zulianda Timses RI 1)

Baca juga: Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan Untuk Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut